BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Ini 8 Tuntutan yang Dibawa
- account_circle Fathma Aulia Puteri
- calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia tiba di titik aksi Bundaran HI, Jakarta Pusat, setelah bus rombongannya diadang polisi di kawasan Jalan Gatot Subroto. Foto: KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakartahitz.com, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, hari ini. Aksi tersebut mengusung tema #MerebutKemerdekaan dengan membawa delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Dilansir dari detikNews, aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ketua BEM UI Yatalatof Imawan mengatakan aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” ujar Yatalatof dalam keterangannya.
Menurut Yatalatof, mahasiswa turun ke jalan karena masih melihat sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan. Ia menyinggung persoalan lapangan kerja, keadilan, serta berbagai persoalan struktural yang menurutnya masih dirasakan masyarakat.
Yatalatof juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta apabila pelaksanaan aksi berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Namun, menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, BEM UI membawa delapan tuntutan. Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, reforma agraria, pembangunan, kebencanaan, hingga ruang sipil.
Berikut delapan tuntutan BEM UI dalam aksi tersebut:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
BEM UI menilai persoalan ekonomi masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, tuntutan terkait harga kebutuhan pokok dan BBM turut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam aksi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan KKN serta meminta adanya reforma agraria yang dinilai dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Mereka juga meminta evaluasi terhadap sejumlah program dan kebijakan pemerintah, termasuk PSN, MBG, dan KDMP.
Pada sektor pemerintahan daerah, BEM UI menyoroti pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka meminta agar otonomi daerah dikembalikan serta menolak pemusatan kekuasaan.
Persoalan kebencanaan juga masuk dalam tuntutan mahasiswa. BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores sekaligus mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Sementara itu, dalam tuntutan terkait ruang sipil, BEM UI meminta agar represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil dihentikan. Mereka juga menyampaikan tuntutan pembubaran YON TP.
Aksi di Bundaran HI tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa melalui ruang publik. BEM UI membawa sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebijakan pemerintah.
Melalui aksi tersebut, BEM UI ingin menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kembali mempertanyakan kondisi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah.
Bagi mahasiswa, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui seremoni tahunan. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap persoalan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
- Penulis: Fathma Aulia Puteri


Saat ini belum ada komentar