Pertalite Bakal Dibatasi! Ini Kelompok Desil 9 dan 10 yang Terancam Tak Bisa Beli BBM Subsidi
- account_circle Fathma Aulia Puteri
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Petugas mengisi BBM ke kendaraan konsumen di SPBU Entrop, Kota Jayapura, Papua. Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakartahitz.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan tersebut diarahkan kepada masyarakat yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, terutama kelompok desil 9 dan desil 10.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang membahas mekanisme pembatasan tersebut bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penerapannya tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian.
Rencana ini muncul karena pemerintah menilai subsidi BBM masih dinikmati masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyoroti penggunaan Pertalite oleh kelompok masyarakat mampu, termasuk pemilik kendaraan mewah.
Apa Itu Desil 9 dan 10?
Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Data tersebut mempertimbangkan berbagai variabel, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Dalam sistem tersebut terdapat 10 kelompok desil, dengan masing-masing kelompok mewakili sekitar 10 persen keluarga. Semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan kelompok tersebut.
Dengan demikian, desil 9 dan 10 berada di kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Berdasarkan data yang digunakan pemerintah, desil 9 mencakup rumah tangga dengan pengeluaran sekitar Rp3,5 juta hingga Rp5 juta per kapita per bulan, sementara desil 10 berada di atas Rp5 juta per kapita per bulan.
Artinya, kebijakan yang sedang dibahas bukan semata-mata melihat jenis kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Tidak Langsung Diterapkan
Purbaya menegaskan pembatasan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah berencana melakukan penerapan secara bertahap, salah satunya dengan menguji pembatasan terhadap kelompok desil 10 terlebih dahulu.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah dapat melihat pengaruhnya terhadap masyarakat sebelum memperluas kebijakan kepada kelompok lainnya.
Mekanisme teknisnya pun belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih mengkaji bagaimana sistem di lapangan dapat mengidentifikasi konsumen yang berhak mendapatkan subsidi Pertalite.
Kendaraan Mewah Jadi Sorotan
Selain menggunakan data kesejahteraan, pemerintah juga mempertimbangkan jenis dan kapasitas kendaraan sebagai bagian dari skema pembatasan.
Bahlil memberikan contoh kendaraan seperti BMW dan Mercedes-Benz yang dinilai tidak seharusnya menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah ingin memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Opsi pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebenarnya bukan hal baru. Wacana serupa telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Jika skema tersebut diterapkan, kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu berpotensi tidak lagi mendapatkan akses terhadap Pertalite.
Berapa Besar Dampaknya?
Pembatasan ini diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap konsumsi BBM subsidi. Data yang dikutip sejumlah laporan menunjukkan kelompok desil 9 dan 10 memiliki porsi konsumsi Pertalite yang cukup besar.
Pengamat memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi energi hingga triliunan rupiah, meskipun besaran penghematannya masih bergantung pada skema final dan tingkat kepatuhan masyarakat.
Pemerintah menargetkan kebijakan pembatasan dapat mulai diterapkan sebelum 2027. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai mekanisme pelaksanaan, kriteria kendaraan, serta sistem yang akan digunakan untuk menentukan konsumen yang tidak lagi berhak membeli Pertalite.
Jika diterapkan, masyarakat yang masuk kelompok sasaran pembatasan kemungkinan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
- Penulis: Fathma Aulia Puteri


Saat ini belum ada komentar