1.300 SPPG Ditutup, Luhut Minta Tata Kelola MBG Dibenahi Total

Jakartahitz.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi secara menyeluruh setelah sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Luhut meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan pembenahan total terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Luhut, evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan kualitas makanan dan ketepatan sasaran.

Luhut menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Sudaryono untuk membahas tata kelola MBG. Ia menilai lokasi pembangunan dan distribusi SPPG perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemudahan akses atau pertimbangan bisnis.

“Pembangunan SPPG tak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang mudah diakses. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan,” ujar Luhut.

Ia mendorong agar program MBG lebih banyak diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penentuan lokasi juga dinilai perlu menggunakan data mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan, serta kondisi geografis masing-masing daerah.

Menurut Luhut, Kepala BGN menyampaikan sekitar 1.700 SPPG telah disiapkan untuk fokus di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Luhut juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG. Program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat tersebut dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut turut mengapresiasi langkah BGN menutup sekitar 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Menurutnya, penutupan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.

“Ini semua dilakukan demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana,” kata Luhut.

Ia menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program MBG tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Menurut Luhut, program tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

“Untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” tegasnya.

Selain pembenahan tata kelola, DEN juga menyatakan siap mendukung digitalisasi sistem BGN. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pemantauan terhadap rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG agar dapat dipantau secara lebih transparan dan aktual.

Pembenahan juga dilakukan dari sisi teknis penyajian makanan. BGN mulai menerapkan label waktu masak dan batas konsumsi pada ompreng MBG. Label tersebut bertujuan memberikan informasi kepada penerima mengenai waktu makanan dibuat dan batas waktu makanan sebaiknya dikonsumsi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pengelola dapur juga diminta memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN.

Sebelumnya, BGN memang telah melakukan penutupan terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi persyaratan. BGN menyebut penutupan dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan persyaratan teknis lainnya terpenuhi.

Meski sejumlah dapur ditutup, pemerintah memastikan penyaluran MBG kepada penerima manfaat tetap dapat berjalan melalui mekanisme redistribusi layanan ke SPPG lain yang memenuhi standar.

Bagi Luhut, pembenahan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan cakupan penerima dan jumlah dapur yang besar, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga kualitas pelaksanaan di berbagai daerah.

Karena itu, evaluasi terhadap tata kelola MBG terus dilakukan. Pemerintah diharapkan dapat memastikan pembenahan yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan persoalan pada SPPG yang bermasalah, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan agar masalah serupa tidak kembali terjadi.