DPR Soroti Kesenjangan Museum Daerah, SDM Pengelola Dinilai Perlu Diperkuat

Jakartahitz.com, Jakarta – Kualitas pengelolaan museum di Indonesia dinilai masih belum merata. Museum Nasional disebut telah mengalami perkembangan positif, tetapi kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh museum-museum di daerah.

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti kesenjangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum daerah.

Dilansir dari detikNews, Lestari menilai perbedaan kemampuan antara pengelola museum di pusat dan daerah cukup besar. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, menyusun tata pamer, hingga membangun narasi museum yang menarik dan berkualitas.

“Gap antara museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali,” ujar Lestari dalam rapat tersebut. Ia mendorong Museum Nasional mengambil peran lebih besar untuk membangun jejaring dan ekosistem permuseuman di Indonesia, termasuk membantu meningkatkan kemampuan para pengelola museum daerah.

Menurut Lestari, persoalan SDM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengelola koleksi. Keterbatasan kapasitas juga dapat membuat anggaran revitalisasi museum lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik, sementara aspek substansi seperti tata pamer, penyusunan narasi, serta pengalaman pengunjung belum mendapatkan perhatian yang sama.

Ia mencontohkan kondisi museum di daerah pemilihannya. Ketika pemerintah daerah memperoleh dukungan anggaran untuk revitalisasi, kemampuan pengelola menjadi salah satu faktor penting agar dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan museum secara menyeluruh, bukan sekadar memperbaiki bangunan.

Karena itu, Lestari mengusulkan adanya pendampingan yang lebih kuat dari institusi yang memiliki kapasitas di bidang permuseuman. Ia juga menilai Indonesian Heritage Agency dapat dilibatkan untuk membantu pemerintah daerah merancang pengembangan museum sesuai kebutuhan dan kaidah pengelolaan yang tepat.

“Usulan untuk membentuk jejaring, saya kira nanti ini akan menjadi salah satu usulan yang akan disampaikan,” kata Lestari.

Penguatan ekosistem permuseuman juga dinilai penting karena museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda bersejarah. Museum dapat menjadi ruang edukasi dan sarana masyarakat untuk memahami sejarah serta kebudayaan daerah.

Selain persoalan pengelolaan museum, Lestari meminta komunitas dan media ikut mengambil peran dalam menjaga museum serta situs cagar budaya. Menurutnya, pemberitaan media mengenai situs maupun benda bersejarah yang rawan dicuri dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan.

“Paling tidak kalau media sudah mulai ikut berbicara di situs-situs tertentu, ada awareness dari masyarakat, dari pemerintah daerah,” ujar Lestari.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi X memperkuat perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, termasuk memastikan pengelolaan museum di berbagai daerah tidak tertinggal dibandingkan institusi permuseuman di tingkat nasional.