Sekolah Rakyat Dapat Anggaran Rp32,9 Triliun di RAPBN 2027, Ini Rinciannya

Jakartahitz.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp32,9 triliun untuk Program Sekolah Rakyat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sekaligus pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat.

Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah memasukkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu bagian dari prioritas anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2027. Nilai tersebut meningkat sekitar 13,9 persen dibandingkan outlook anggaran pendidikan pada 2026 yang berada di angka Rp720,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi tersebut tetap memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

“Sesuai UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Dari total anggaran pendidikan tersebut, pemerintah merencanakan Rp490,7 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp277,1 triliun melalui transfer ke daerah, serta Rp53 triliun melalui pembiayaan.

Anggaran Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang masuk dalam rencana pemanfaatan anggaran pendidikan 2027. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru serta mendukung operasional 166 Sekolah Rakyat yang telah berjalan.

Selain pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk berbagai program lain. Pemerintah menargetkan Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) untuk 1,1 juta mahasiswa.

Anggaran pendidikan juga mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk 6,3 juta peserta didik.

Pemerintah turut memasukkan program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satunya melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS yang ditargetkan diberikan kepada 1,3 juta guru. Sementara TPG untuk aparatur sipil negara daerah (ASND) ditujukan kepada sekitar 1,7 juta guru di daerah.

Selain itu, RAPBN 2027 juga mengalokasikan anggaran untuk renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah serta pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda.

Program pendidikan lainnya yang masuk dalam rencana anggaran antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 60,6 juta penerima, beasiswa LPDP, serta dukungan operasional bagi museum dan taman budaya.

Besarnya anggaran pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam RAPBN 2027. Pengalokasian dana tidak hanya diarahkan pada bantuan pendidikan, tetapi juga pembangunan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga perluasan akses pendidikan.

Untuk Sekolah Rakyat, pemerintah menyiapkan anggaran khusus yang mencakup kebutuhan penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen. Program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Dengan masuknya Sekolah Rakyat dalam RAPBN 2027, program tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses sekaligus meningkatkan pemerataan pendidikan. Namun, besaran anggaran tersebut masih berada dalam kerangka RAPBN 2027 dan selanjutnya akan melalui proses pembahasan bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN.